Pasal 35

(1) Pengadaan, pembangunan, dan pengerjaan kapal termasuk

perlengkapannya wajib memenuhi persyaratan keselamatan kapal.

(2) Keselamatan kapal ditentukan melalui pemeriksaan dan

PRESIDEN

pengujian.

(3) Kapal yang dinyatakan memenuhi persyaratan keselamatan kapal

diberikan sertifikat keselamatan kapal oleh Pemerintah.

(4) Pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud dalam ayat

(2) dilakukan oleh Pemerintah serta dapat dilaksanakan oleh

badan hukum Indonesia yang ditunjuk oleh Pemerintah.

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat

(3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan

Pemerintah.