Pasal 50

(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Badan Pengawas Pasar

Tenaga Listrik melakukan pembinaan dan pengawasan umum terhadap usaha ketenagalistrikan sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

(2) Pembinaan...

(2) Pembinaan dan pengawasan umum sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) terutama meliputi:

• keselamatan pada keseluruhan sistem penyediaan tenaga listrik;
• pengembangan usaha;
• optimasi pemanfaatan sumber energi setempat, termasuk pemanfaatan energi terbarukan;
• aspek lindungan lingkungan;
• pemanfaatan proses teknologi yang bersih, ramah lingkungan dan berefisiensi tinggi pada pembangkitan tenaga listrik;
• pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri, termasuk rekayasa dan kompetensi tenaga teknik;
• keandalan dan kecukupan penyediaan tenaga listrik; dan
• tercapainya standardisasi dalam bidang ketenagalistrikan.

(3) Tata cara pembinaan dan pengawasan umum sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.