Pasal 122

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121A, Mahkamah Kehormatan Dewan bertugas: pelanggaran a. melakukan pencegahan terjadinya Kode Etik; terhadap ucapan, sikap, b. melakukan pengawasan perilaku, dan tindakan anggota DPR;

• melakukan pengawasan terhadap ucapan, sikap, perilaku, dan tindakan sistem pendukung DPR yang berkaitan dengan tugas dan wewenang anggota DPR;
• melakukan pemantapan niiai dan norma yang peraturan terkandung dalam Pancasila, perundang-undangan, dan Kode Etik; pelanggaran e. melakukan penyelidikan perkara Kode Etik; pelanggaran f. melakukan penyelidikan perkara Kode Etik sistem pendukung yang berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan sistem pendukung DPR; pelanggaran g. memeriksa dan mengadili perkara Kode Etik;
• memeriksa. .

pelanggaran h. memeriksa dan mengadili perkara Kode Etik sistem pendukung yang berkaitan dengan Pelanggaran Kode Etik sistem pendukung DPR, terkecuali sistem pendukung Pegawai Negeri Sipil; perkara i. menyelenggarakan administrasi pelanggaran Kode Etik;

• melakukan peninjauan kembali terhadap putusan perkara pelanggaran Kode Etik; perkara k. mengevaluasi pelaksanaan putusan pelanggaran Kode Etik;

1. mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR;

• mengajukan rancangan peraturan DPR mengenai Mahkamah kode etik dan tata beracara Kehormatan Dewan kepada Pimpinan DPR dan Pimpinan DPR selanjutnya menugaskan kepada alat kelengkapan DPR yang bertugas menyusun peraturan DPR; dan setiap n. menyusun rencana kerja dan anggaran tahun sesuai dengan kebutuhan yang selanjutnya yang disampaikan kepada badan/panitia menyelenggarakan urusan rumah tangga DPR.

(dua)12. Di antara Pasal 122 dan Pasal 123 disisipkan 2 pasal, yakni Pasal 122A dan Pasal l22B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal l22A Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122, Mahkamah Kehormatan Dewan berwenang:

• melakukan kegiatan surat men)rurat di internal DPR;
• memberikan .

PRES IDEN

-t7-

DPRb. memberikan imbauan kepada anggota untuk mematuhi Kode Etik; C. memberikan imbauan kepada sistem pendukung sistem DPR untuk mematuhi Kode Etik pendukung DPR;

• melakukan kerja sama dengan lembaga lain untuk mengawasi ucapan, sikap, perilaku, dan tindakan anggota DPR; DPRe. menyelenggarakan sosialisasi peraturan mengenai kode etik DPR; DPR f. menyelenggarakan sosialisasi peraturan mengenai kode etik sistem pendukung DPR;
• meminta data dan informasi dari lembaga lain dalam rangka penyelesaian perkara pelanggaran kode etik DPR dan sistem pendukung DPR; rangka h. memanggil pihak terkait dalam penyelesaian perkara pelanggaran kode etik DPR; rangka i. memanggil pihak terkait dalam penyelesaian perkara pelanggaran kode etik sistem pendukung DPR;
• memeriksa dan memutus perkara pelanggaran kode etik DPR;
• memeriksa dan memutus perkara pelanggaran kode etik sistem Pendukung DPR;
• menghentikan penyelidikan perkara pelanggaran kode etik DPR;
• menghentikan penyelidikan perkara pelanggaran kode etik sistem Pendukung DPR;
• memutus perkara peninjauan kembali terhadap dan putusan pelanggaran kode etik DPR pelanggaran kode etik sistem pendukung DPR; dan
• memberikan rekomendasi kepada pimpinan aparatur sipil negara terkait pelanggaran Kode Etik sistem pendukung yang berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik anggota DPR.

Pasal l22B

PRES IDEN

18- Pasal l22B Mahkamah Kehormatan Dewan dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya, dapat memberdayakan satuan tugas pengamanan dalam Lembaga Perwakilan.

1. Ketentuan Pasal 164 ayat (1) diubah sehingga Pasal 164 berbunyi sebagai berikut: