Pasal 43

(1) Akta wajib dibuat dalam bahasa Indonesia.

(2) Dalam hal penghadap tidak mengerti bahasa yang digunakan

dalam Akta, Notaris wajib menerjemahkan atau menjelaskan isi Akta itu dalam bahasa yang dimengerti oleh penghadap.

(3) Jika para pihak menghendaki, Akta dapat dibuat dalam bahasa

asing.

(4) Dalam hal Akta dibuat sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

Notaris wajib menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia.

(5) Apabila Notaris tidak dapat menerjemahkan atau

menjelaskannya, Akta tersebut diterjemahkan atau dijelaskan oleh seorang penerjemah resmi.

(6) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran terhadap isi Akta

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka yang digunakan adalah Akta yang dibuat dalam bahasa Indonesia.

1. Ketentuan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 44 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (5) sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut: