Pasal 27

(1) Berdasarkan penetapan lokasi pembangunan untuk

Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 26 ayat (1), Instansi yang memerlukan tanah

mengajukan pelaksanaan Pengadaan Tanah kepada Lembaga Pertanahan.

(2) Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi:

• inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah;
• penilaian Ganti Kerugian;
• musyawarah penetapan Ganti Kerugian;
• pemberian Ganti Kerugian; dan
• pelepasan tanah Instansi.

(3) Setelah penetapan lokasi pembangunan untuk

Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 26 ayat (1), Pihak yang Berhak hanya dapat

mengalihkan hak atas tanahnya kepada Instansi yang memerlukan tanah melalui Lembaga Pertanahan.

(4) Beralihnya hak sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dilakukan dengan memberikan Ganti Kerugian yang nilainya ditetapkan saat nilai pengumuman penetapan lokasi.

Paragraf 2 . . .

Paragraf 2 Inventarisasi dan Identifikasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, serta Pemanfaatan Tanah