Pasal 10

Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) digunakan untuk pembangunan:

• pertahanan dan keamanan nasional;

• jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api;

• waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;

• pelabuhan, bandar udara, dan terminal;

• infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;

• pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik;

• jaringan telekomunikasi dan informatika Pemerintah;

• tempat pembuangan dan pengolahan sampah;

• rumah sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah;

• fasilitas keselamatan umum;

• tempat pemakaman umum Pemerintah/Pemerintah Daerah;

• fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;

• cagar alam dan cagar budaya;

• kantor . . .

• kantor Pemerintah/Pemerintah Daerah/desa;
• penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah, serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa;
• prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah/Pemerintah Daerah;
• prasarana olahraga Pemerintah/Pemerintah Daerah; dan
• pasar umum dan lapangan parkir umum.