Pasal 39

(1) Pengelolaan keuangan Partai Politik dilakukan secara

transparan dan akuntabel.

(2) Pengelolaan keuangan Partai Politik sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh akuntan publik setiap 1 (satu) tahun dan diumumkan secara periodik.

(3) Partai Politik wajib membuat laporan keuangan untuk

keperluan audit dana yang meliputi:

• laporan realisasi anggaran Partai Politik;
• laporan neraca; dan
• laporan arus kas.

1. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut: