Pasal 19

(1) Kepengurusan Partai Politik tingkat pusat

berkedudukan di ibu kota negara.

(2) Kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi

berkedudukan di ibu kota provinsi.

(3) Kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota

berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota.

(3a) Kepengurusan Partai Politik tingkat kecamatan berkedudukan di ibu kota kecamatan.

(4) Dalam hal kepengurusan Partai Politik dibentuk sampai

tingkat kelurahan/desa atau sebutan lain, kedudukan kepengurusannya disesuaikan dengan wilayah yang bersangkutan.

1. Ketentuan Pasal 23 ayat (2) diubah sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut: