Pasal 7

(1) Strategi Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan pada kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

(2) Strategi Perlindungan Petani dilakukan melalui:

• prasarana dan sarana produksi Pertanian;
• kepastian usaha;
• harga Komoditas Pertanian;
• penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
• ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa;
• sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim; dan
• Asuransi Pertanian.

(3) Strategi . . .

(3) Strategi Pemberdayaan Petani dilakukan melalui:

• pendidikan dan pelatihan;
• penyuluhan dan pendampingan;
• pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian;
• konsolidasi dan jaminan luasan lahan Pertanian;
• penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan;
• kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan
• penguatan Kelembagaan Petani.