Pasal 35

(1) Pendirian Perum diusulkan oleh Menteri kepada Presiden disertai dengan

dasar pertimbangan setelah dikaji bersama dengan Menteri Teknis dan

Menteri Keuangan.

(2) Perum …

PRESIDEN

(2) Perum yang didirikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memperoleh

status badan hukum sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah tentang

pendiriannya.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian, pembinaan, pengurusan, dan

pengawasan Perum diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan