Pasal 32

(1) Dalam anggaran dasar dapat ditetapkan pemberian wewenang kepada

Komisaris untuk memberikan persetujuan kepada Direksi dalam

melakukan perbuatan hukum tertentu.

(2) Berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS, Komisaris dapat

melakukan tindakan pengurusan Persero dalam keadaan tertentu untuk

jangka waktu tertentu.