Pasal 38

(1) Komisi Yudisial bertanggung jawab kepada publik

melalui DPR.

(2) Pertanggungjawaban kepada publik sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:

• menerbitkan laporan tahunan; dan

• membuka akses informasi secara lengkap dan akurat.

(3) Laporan . . .

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf a paling sedikit memuat:

• laporan penggunaan anggaran;

• data yang berkaitan dengan tugas mengusulkan pengangkatan hakim agung kepada DPR; dan

• data yang berkaitan dengan tugas menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim.

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf a disampaikan pula kepada Presiden.

(5) Keuangan Komisi Yudisial diperiksa oleh Badan

Pemeriksa Keuangan menurut ketentuan Undang- Undang.

1. Di antara Pasal 40 dan Pasal 41 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 40A dan Pasal 40B, yang berbunyi sebagai berikut: