Pasal 9

(1) Dalam rangka penyelenggaraan usaha perkebunan, kepada pelaku

usaha perkebunan sesuai dengan kepentingannya dapat diberikan

hak atas tanah yang diperlukan untuk usaha perkebunan berupa

hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan/atau hak

pakai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam ...

(2) Dalam hal tanah yang diperlukan merupakan tanah hak ulayat

masyarakat hukum adat yang menurut kenyataannya masih ada,

mendahului pemberian hak sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1), pemohon hak wajib melakukan musyawarah dengan

masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat dan warga

pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, untuk memperoleh

kesepakatan mengenai penyerahan tanah, dan imbalannya.