Pasal 10

(1) Penggunaan tanah untuk usaha perkebunan, luas maksimum dan

luas minimumnya ditetapkan oleh Menteri, sedangkan pemberian

hak atas tanah ditetapkan oleh instansi yang berwenang di bidang

pertanahan.

(2) Dalam menetapkan luas maksimum dan luas minimum

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Menteri berpedoman pada

jenis tanaman, ketersediaan tanah yang sesuai secara agroklimat,

modal, kapasitas pabrik, tingkat kepadatan penduduk, pola

pengembangan usaha, kondisi geografis, dan perkembangan

teknologi.

(3) Dilarang memindahkan hak atas tanah usaha perkebunan yang

mengakibatkan terjadinya satuan usaha yang kurang dari luas

minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

(4) Pemindahan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)

dinyatakan tidak sah dan tidak dapat didaftarkan.