Pasal 11

(1) Hak guna usaha untuk usaha perkebunan diberikan dengan

jangka waktu paling lama 35 (tiga puluh lima) tahun.

(2) Jangka ...

(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), atas

permohonan pemegang hak diberikan perpanjangan jangka waktu

paling lama 25 (dua puluh lima) tahun oleh instansi yang

berwenang di bidang pertanahan, jika pelaku usaha perkebunan

yang bersangkutan menurut penilaian Menteri, memenuhi seluruh

kewajibannya dan melaksanakan pengelolaan kebun sesuai dengan

ketentuan teknis yang ditetapkan.

(3) Setelah jangka waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam

ayat (2) berakhir, atas permohonan bekas pemegang hak diberikan

hak guna usaha baru, dengan jangka waktu sebagaimana yang

ditentukan dalam ayat (1) dan persyaratan yang ditentukan

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).