Pasal 45

(1) Selain penyidik pejabat Kepolisian Negara Repubik Indonesia,

pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan

tanggung jawabnya di bidang perkebunan juga diberi wewenang

khusus sebagai penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana

dimaksud dalam Undang-undang tentang Hukum Acara Pidana,

untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perkebunan.

(2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) berwenang untuk:

• melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau

keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang

perkebunan;

• melakukan pemanggilan terhadap seseorang untuk didengar

dan diperiksa sebagai tersangka atau sebagai saksi dalam tindak

pidana di bidang perkebunan;

• melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum

yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perkebunan;

• memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam

kawasan pengembangan perkebunan;

• melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak

pidana di bidang perkebunan;

• meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan

hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang

perkebunan;

• membuat ...

• membuat dan menanda tangani berita acara; dan

• menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti

tentang adanya tindak pidana di bidang perkebunan.

(3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan melaporkan hasil

penyidikannya kepada penuntut umum melalui Pejabat Kepolisian

Negara Republik Indonesia.