Pasal 36

(1) Penelitian dan pengembangan perkebunan dapat dilaksanakan

oleh perorangan, perguruan tinggi, lembaga penelitian dan

pengembangan pemerintah dan/atau swasta, serta lembaga

penelitian dan pengembangan lainnya.

(2) Perorangan, perguruan tinggi, lembaga penelitian dan

pengembangan pemerintah dan/atau swasta, serta lembaga

penelitian dan pengembangan lainnya sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) dapat melakukan kerja sama dengan:

• sesama pelaksana penelitian dan pengembangan;

• pelaku usaha perkebunan;

• asosiasi komoditas perkebunan;

• organisasi profesi terkait; dan/atau

• lembaga penelitian dan pengembangan perkebunan asing.

(3) Pemerintah, provinsi, kabupaten/kota dan/atau pelaku usaha

perkebunan dalam hal tertentu menyediakan fasilitas untuk

mendukung peningkatan kemampuan pelaksana penelitian dan

pengembangan untuk menguasai dan mengembangkan ilmu

pengetahuan dan teknologi perkebunan.

(4) Pemerintah ...

(4) Pemerintah, provinsi, dan kabupaten/kota mendorong agar pelaku

usaha perkebunan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-

sama membentuk unit penelitian dan pengembangan perkebunan

atau melakukan kemitraan antara pelaku usaha, pelaksana

penelitian dan pengembangan, dan perguruan tinggi.

(5) Perorangan warga negara asing dan/atau lembaga penelitian dan

pengembangan asing yang akan melakukan penelitian dan

pengembangan perkebunan wajib mendapatkan izin terlebih

dahulu dari instansi Pemerintah yang berwenang sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

(6) Pemerintah, provinsi, dan kabupaten/kota melalui instrumen

kebijakannya memotivasi pelaku usaha perkebunan asing untuk

melakukan alih teknologi.