Pasal 36

(1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain yang

tidak berhak, segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan peraturan perundang-udangan perpajakan daerah, kecuali sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan.

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga

terhadap ahli-ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk membantu dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, kecuali sebagai saksi ahli dalam sidang pengadilan.

(3) Untuk kepentingan Daerah, Kepala Daerah berwenang memberi

izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga-tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), supaya memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib pajak kepada pihak yang ditunjuknya.

(4) Untuk...

PRESIDEN

(4) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara

pidana atau perdata atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Kepala Daerah dapat memberi izin tertulis untuk meminta kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.

(5) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus

menyebutkan nama terdakwa atau nama tergugat, keterangan-keterangan yang diminta serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan dengan keterangan yang diminta tersebut.