Pasal 35

(1) Kepala Daerah berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji

kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi.

(2) Wajib Pajak atau Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:

• memperlihatkan dan atau meminjamkan buku catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak atau objek retribusi yang terutang;
• memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
• memberikan keterangan yang diperlukan.

(3) Tata cara pemeriksaan pajak dan retribusi diatur oleh Menteri

Dalam Negeri.