Pasal 30

(1) Atas kelebihan pembayaran pajak atau retribusi, Wajib Pajak atau

Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.

(2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas)

bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

(3) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6(enam) bulan

sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat

(3) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu

keputusan, permohonan pengembalian pembayaran pajak atau retribusi dianggap dikabulkan dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(5) Apabila Wajib Pajak atau Wajib Retribusi mempunyai utang pajak

atau utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran pajak atau retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungakan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak atau utang retribusi tersebut.

(6) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau retribusi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya Surat ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar.

(7) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau retribusi

dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak atau retribusi.

(8) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau retribusi

sebagaimana dimaksud pada ayat (10 diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB V…

PRESIDEN