UU
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
Pasal 31
BAB 5 — KEDALUARSA PENAGIHAN
(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa setelah
melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terurangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
(2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tertangguh apabila:
- diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa, atau;
- ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.