Pasal 58

(1) Pimpinan dan anggota MPR mempunyai hak

protokoler.

(2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan hak

protokoler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 Hak Keuangan dan Administratif