Pasal 40

(1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan

pemberdayaan Ormas untuk meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan hidup Ormas.

(2) Dalam melakukan pemberdayaan Ormas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menghormati dan mempertimbangkan aspek sejarah, rekam jejak, peran, dan integritas Ormas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

(3) Pemberdayaan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan melalui:

• fasilitasi kebijakan;
• penguatan kapasitas kelembagaan; dan
• peningkatan kualitas sumber daya manusia.

(4) Fasilitasi kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

huruf a berupa peraturan perundang-undangan yang mendukung pemberdayaan Ormas.

(5) Penguatan . . .

(5) Penguatan kapasitas kelembagaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) huruf b dapat berupa:

• penguatan manajemen organisasi;
• penyediaan data dan informasi;
• pengembangan kemitraan;
• dukungan keahlian, program, dan pendampingan;
• penguatan kepemimpinan dan kaderisasi;
• pemberian penghargaan; dan/atau
• penelitian dan pengembangan.

(6) Peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) huruf c dapat berupa:

• pendidikan dan pelatihan;
• pemagangan; dan/atau
• kursus.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan Ormas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dalam Peraturan Pemerintah.