Pasal 57

(1) Pemberdayaan industri angkutan perairan nasional

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 wajib dilakukan oleh Pemerintah dengan:

• memberikan fasilitas pembiayaan dan perpajakan;
• memfasilitasi kemitraan kontrak jangka panjang antara pemilik barang dan pemilik kapal; dan
• memberikan jaminan ketersediaan bahan bakar minyak untuk angkutan di perairan.

(2) Perkuatan industri perkapalan nasional sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 56 wajib dilakukan oleh Pemerintah dengan:

• menetapkan kawasan industri perkapalan terpadu;

• mengembangkan pusat desain, penelitian, dan pengembangan industri kapal nasional;

• mengembangkan standardisasi dan komponen kapal dengan menggunakan sebanyak-banyaknya muatan lokal dan melakukan alih teknologi;

• mengembangkan industri bahan baku dan komponen kapal;

• memberikan insentif kepada perusahaan angkutan perairan nasional yang membangun dan/atau mereparasi kapal di dalam negeri dan/atau yang melakukan pengadaan kapal dari luar negeri;

• membangun kapal pada industri galangan kapal nasional apabila biaya pengadaannya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;

• membangun . . .

PRESIDEN

• membangun kapal yang pendanaannya berasal dari luar negeri dengan menggunakan sebanyak- banyaknya muatan lokal dan pelaksanaan alih teknologi; dan

• memelihara dan mereparasi kapal pada industri perkapalan nasional yang biayanya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.