Pasal 85

(1) Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak harus memuat:

• kepala putusan yang berbunyi DEMI KEADILAN

• nama, tempat tinggal atau tempat kediaman, dan/atau identitas

lainnya dari pemohon banding atau penggugat;

• nama jabatan dan alamat terbanding atau tergugat;

• hari, tanggal diterima banding atau gugatan;

• ringkasan banding atau gugatan, dan ringkasan surat uraian

banding atau surat tanggapan, atau surat bantahan, yang jelas;

• pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal

yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa;

• alasan hukum yang menjadi dasar putusan;

• amar putusan tentang sengketa;

• hari,...

PRESIDEN

• hari, tanggal putusan, nama Anggota Sidang yang memutus,

nama Sekretaris Sidang, dan keterangan tentang hadir atau tidak

hadirnya para pihak.

(2) Ringkasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tidak

diperlukan dalam hal putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak

diambil terhadap sengketa pajak sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 65 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan

Pasal 65 ayat (2) huruf a.

(3) Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak harus ditandatangani

oleh Anggota Sidang yang memutus dan Sekretaris Sidang.

(4) Apabila Ketua Sidang atau Anggota Tunggal yang menyidangkan

berhalangan menandatangani, putusan ditandatangani oleh Ketua

dengan menyatakan berhalangannya Ketua Sidang atau Anggota

Tunggal.

(5) Apabila Anggota Sidang berhalangan menandatangani, putusan

ditandatangani oleh Ketua Sidang dengan menyatakan

berhalangannya Anggota Sidang dimaksud.