Pasal 21

(1) Ketua, Wakil Ketua, atau Anggota dapat ditangkap dan atau ditahan

hanya atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan

Menteri, kecuali dalam hal :

• tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; atau

• berdasarkan bukti permulaan yang cukup, disangka telah

melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana

mati, atau tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara.

(2) Pelaksanaan penangkapan atau penahanan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a dan huruf b selambat-lambatnya dalam waktu

2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam harus dilaporkan kepada

Menteri.