Pasal 62

(1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 61 ayat (1) huruf a diberikan hanya 1 (satu)

kali dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak

tanggal diterbitkan peringatan.

(2) Dalam hal Ormas tidak mematuhi peringatan

tertulis dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Menteri dan menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan

kewenangannya menjatuhkan sanksi penghentian kegiatan.

(3) Dalam hal Ormas tidak mematuhi sanksi

penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dan menteri yang

www.peraturan.go.id

2017, No.239 -10-

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya melakukan pencabutan surat

keterangan terdaftar atau pencabutan status badan

hukum.

1. Ketentuan Pasal 63 dihapus.

2. Ketentuan Pasal 64 dihapus.

3. Ketentuan Pasal 65 dihapus.

4. Ketentuan Pasal 66 dihapus.

5. Ketentuan Pasal 67 dihapus.

6. Ketentuan Pasal 68 dihapus.

7. Ketentuan Pasal 69 dihapus.

8. Ketentuan Pasal 70 dihapus.

9. Ketentuan Pasal 71 dihapus.

10. Ketentuan Pasal 72 dihapus.

11. Ketentuan Pasal 73 dihapus.

12. Ketentuan Pasal 74 dihapus.

13. Ketentuan Pasal 75 dihapus.

14. Ketentuan Pasal 76 dihapus.

15. Ketentuan Pasal 77 dihapus.

16. Ketentuan Pasal 78 dihapus.

www.peraturan.go.id

2017, No.239

1. Ketentuan Pasal 79 dihapus.

2. Ketentuan Pasal 80 dihapus.

3. Di antara Pasal 80 dan Pasal 81 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 80A yang berbunyi sebagai berikut: