Pasal 61

(1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 60 ayat (1) terdiri atas:

• peringatan tertulis;

• penghentian kegiatan; dan/atau

• pencabutan surat keterangan terdaftar atau

pencabutan status badan hukum.

www.peraturan.go.id

2017, No.239

(2) Terhadap Ormas yang didirikan oleh warga negara

asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat

(2) selain dikenakan sanksi administratif

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan

huruf b juga dikenakan sanksi keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 60 ayat (2) berupa:

• pencabutan surat keterangan terdaftar oleh

Menteri; atau

• pencabutan status badan hukum oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

di bidang hukum dan hak asasi manusia.

(4) Dalam melakukan pencabutan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3), Menteri dan menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dapat meminta

pertimbangan dari instansi terkait.

1. Ketentuan Pasal 62 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut: