Pasal 21

(1) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 20, KKIP mempunyai tugas dan wewenang:

• merumuskan kebijakan nasional yang bersifat strategis di bidang Industri Pertahanan;
• menyusun dan membentuk rencana induk Industri Pertahanan yang berjangka menengah dan panjang;
• mengoordinasikan pelaksanaan dan pengendalian kebijakan nasional Industri Pertahanan;
• menetapkan kebijakan pemenuhan kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan;
• mengoordinasikan kerja sama luar negeri dalam rangka memajukan dan mengembangkan Industri Pertahanan;
• melakukan sinkronisasi penetapan kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan antara Pengguna dan Industri Pertahanan;
• menetapkan standar Industri Pertahanan;
• merumuskan kebijakan pendanaan dan/atau pembiayaan Industri Pertahanan;
• merumuskan mekanisme penjualan dan pembelian Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan hasil Industri Pertahanan ke dan dari luar negeri; dan
• melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Industri Pertahanan secara berkala.

(2) Rancangan rencana induk jangka panjang sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan kepada DPR untuk mendapatkan pertimbangan.

Bagian . . .

Bagian Keempat Organisasi