Pasal 7

(1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 6 ayat (3), Menteri berwenang:

• mengawasi dan memastikan penyelenggaraan Bantuan Hukum dan pemberian Bantuan Hukum dijalankan sesuai asas dan tujuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini; dan
• melakukan verifikasi dan akreditasi terhadap lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan untuk memenuhi kelayakan sebagai Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini.

(2) Untuk melakukan verifikasi dan akreditasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b, Menteri membentuk panitia yang unsurnya terdiri atas:

• kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;

• akademisi;

• tokoh masyarakat; dan

• lembaga . . .

• lembaga atau organisasi yang memberi layanan Bantuan Hukum.

(3) Verifikasi dan akreditasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b dilakukan setiap 3 (tiga) tahun.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara verifikasi dan

akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Menteri.