Pasal 31

(1)Untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan penyuluhan dan kinerja

penyuluh, diperlukan sarana dan prasarana yang memadai agar penyuluhan dapat diselenggarakan dengan efektif dan efisien.

(2)Pemerintah, pemerintah daerah, kelembagaan penyuluhan swasta,

dan kelembagaan penyuluhan swadaya menyediakan sarana dan prasarana penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3)Penyuluh PNS, penyuluh swasta, dan penyuluh swadaya dapat

memanfaatkan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan sarana dan

prasarana diatur dengan peraturan menteri, gubernur, atau bupati/walikota.

PEMBIAYAAN