Pasal 132

(1) Dalam hal penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota sedang berlangsung pada saat Undang-Undang ini diundangkan, panitia pengawas untuk pemilihan gubernur, bupati, dan walikota tetap melaksanakan tugasnya. (2)
Dalam hal penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang akan berlangsung sebelum terbentuknya Bawaslu berdasarkan Undang-Undang ini, pembentukan pengawas untuk pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum Undang-Undang ini diundangkan.