Pasal 12

(1) Jumlah Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp659.115.256.135.000,00 (enam ratus lima puluh sembilan triliun seratus lima belas miliar dua ratus lima puluh enam juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5), lebih kecil dari jumlah Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp 699.099.136.055.000,00 (enam ratus sembilan puluh sembilan triliun sembilan puluh sembilan miliar seratus tiga puluh enam juta lima puluh lima ribu rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal5 ayat (4), sehingga dalam Tahun Anggaran 2006 diperkirakan terdapat Defisit Anggaran sebesar Rp39.983.879.920.000,00 (tiga puluh sembilan triliun sembilan ratus delapan puluh tiga miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), yang akan dibiayai dari Pembiayaan Defisit Anggaran Tahun Anggaran 2006. (2) Pembiayaan Defisit Anggaran Tahun Anggaran 2006 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari sumber-sumber:

a. Pembiayaan dalam negeri sebesar Rp 55.257.682.348.000,00 (lima puluh lima triliun dua ratus lima puluh tujuh miliar enam ratus delapan puluh dua juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah); dan

b. Pembiayaan luar negeri (neto) sebesar negatif Rp 15.273.802.428.000,00 (lima belas triliun dua ratus tujuh puluh tiga miliar delapan ratus dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah). (3) Rincian Pembiayaan Defisit Anggaran Tahun Anggaran 2006 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam penjelasan ayat ini.

Pasal II

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 9 Oktober 2006

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 Oktober 2006 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2006 NOMOR 84

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 14 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2005

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

TAHUN ANGGARAN 2006 I. UMUM

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2006 sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor Tahun 2005, mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ten tang Keuangan Negara, berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2006, Kerangka Ekonomi Makro, serta Pokok-pokok Kebijakan Fiskal tahun 2006. Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006, telah terjadi perubahan dan perkembangan yang cukup banyak pada faktor-faktor internal dan eksternal yang berdampak signifikan pada berbagai indikator ekonomi makro, yang berpengaruh pada pelaksanaan APBN tahun 2006. Karena itu, dalam rangka mengamankan pelaksanaan APBN tahun 2006, perlu dilakukan penyesuaian atas sasaran-sasaran pendapatan negara dan hibah, belanja negara, defisit anggaran, serta kebutuhan dan sumber-sumber pembiayaan anggaran, agar menjadi lebih realistis dan mampu mendukung pencapaian sasaran-sasaran pembangunan ekonomi tahun 2006.

Dari sisi eksternal, faktor harga minyak dunia yang tinggi dan fluktuasinya masih akan menimbulkan ketidakpastian pada pelaksanaan APBN tahun 2006, oleh karena berpengaruh cukup signifikan pada penerimaan migas, perubahan subsidi BBM maupun subsidi listrik. Semen tara itu, ketidakseimbangan global (global imbalanceos) diperkirakan akan menurunkan aliran modal ,ke negara-negara berkembang dan emerging, sehingga kecenderungan larinya modal ke negara Yang dianggap memiliki resiko lebih kecil (flight to quality) akan menyebabkan terjadinya arus keluar modal jangka pendek dari negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

Faktor-faktor tersebut pada. gilirannya dapat mempengaruhi stabilitas moneter serta struktur dan ketahanan fiskal.

Dari sisi internal, perkembangan ekonomi Indonesia selama triwulan I dan triwulan II tahun 2006 menunjukkan perubahan yang cukup besar pada berbagai variabel ekonomi makro dibandingkan dengan perkiraan awal pada saat penyusunan asumsi APBN 2006. Perekonomian Indonesia dalam semester I tahun 2006 masih mengalami perlambatan akibat kenaikan harga BBM tahun 2005 dan berbagai faktor eksternal, namun diperkirakan secara bertahap akan kembali membaik pada semester II tahun 2006.

Perbaikan tersebut didukung oleh membaiknya kegiatan investasi, ekspor, dan pulihnya daya beli masyarakat. Kestabilan ekonomi makro terus dijaga baik, yang tercermin pada menurunnya volatilitas nilai tukar rupiah dan indeks harga saham gabungan (IHSG), serta menurunnya laju inflasi.

Pertumbuhan ekonomi tahun 2006 diperkirakan mencapai 5,8 (lima kama delapan) persen. Meskipun perkiraan tersebut lebih rendah dari proyeksi awal pada saat penyusunan APBN 2006 sebesar 6,2 (enam kama dua) persen, namun masih lebih tinggi dari laju pertumbuhan ekonomi tahun 2005 yang mencapai 5,6 (lima kama enam) persen. Laju pertumbuhan ekonomi tahun 2006 tersebut akan dicapai dengan upaya perbaikan investasi, peningkatan kinerja ekspor dan menguatnya daya beli masyarakat. Namun, pencapaian sasaran pertumbuhan ekonomi tahun 2006 terse but memerlukan kerja keras, mengingat masih terdapat faktor-faktor risiko yang perlu diwaspadai.

Laju inflasi kumulatif yang selama periode Januari-Juni 2006 stabil dan terkendali pada tingkat 2,87 (dua kama delapan puluh tujuh) persen, lebih rendah dari laju inflasi kumulatif pada periode yang sama tahun 2005 sebesar 4,28 (empat kama dua puluh delapan) persen.

Di sisi lain, nilai tukar rupiah meskipun mengalami penguatan, terutama pada kuartal pertama akibat arus modal masuk yang cukup deras, namun volatilitasnya masih cukup tinggi meskipun mulai mencapai suatu titik kestabilan baru pada semester II tahun 2006. Sejalan dengan meningkatnya kegiatan ekonomi, kebutuhan valuta asing untuk impor, khususnya impor bahan baku dan barang modal dalam semester II tahun 2006 diperkirakan akan meningkat, sementara kegiatan ekspor masih diperkirakan stabil atau bahkan menguat. Dengan perkembangan tersebut, dalam tahun 2006 rata-rata nilai tukar rupiah diperkirakan mencapai sekitar Rp 9.300/US$ atau lebih kuat bila dibanding dengan asumsi nilai tukar pada APBN 2006 sebesar rata-rata Rp 9.900/US$. Seiring dengan menguatnya nilai tukar rupiah, laju inflasi akan dapat distabilkan pada tingkat yang relatif rendah dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga sasaran inflasi sebesar 8,0 (delapan kama nol) persen dalam tahun 2006 diperkirakan akan tetap dapat dicapai.

Selanjutnya, dengan menguatnya nilai tukar rupiah dan menurunnya laju inflasi tersebut, maka suku bunga SBI 3 (tiga) bulan diperkirakan akan cenderung menurun hingga mencapai sekitar 10,75 (sepuluh kama tujuh puluh lima) persen pada akhir 2006. Dengan perkembangan tersebut, selama tahun 2006, rata-rata suku bunga SBI 3 (tiga) bulan diperkirakan mencapai sekitar 12,0 (dua belas kama nol) persen, lebih tinggi dari perkiraan semula dalam asumsi APBN 2006 sebesar 9,5 (sembilan kama lima) persen.

Perkembangan berbagai indikator ekonomi makro tersebut telah memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2006. Sehubungan dengan itu, maka terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006 perlu dilakukan berbagai penyesuaian, agar lebih realistis dan sejalan dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi.

Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Tahun Anggaran 2006 diperkirakan berubah menjadi sebesar Rp 659.115.256.135.000,00 (enam ratus lima puluh sembilan triliun seratus lima belas miliar dua ratus lima puluh enam juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah). Perkiraan pendapatan negara dan hibah tersebut didasarkan oleh adanya perkembangan beberapa variabel asumsi dasar ekonomi makro, terutama harga minyak mentah dan nilai tukar yang ditetapkan dalam APBN Tahun Anggaran 2006. Pendapatan dalam negeri yang bersumber dari penerimaan perpajakan diperkirakan akan mencapai Rp 425.053.080.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima triliun lima puluh tiga miliar delapan puluh juta rupiah). Penerimaan negara bukan pajak diperkirakan akan mencapai Rp 229.829.268.281.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan triliun delapan ratus dua puluh sembilan miliar dua ratus enam puluh delapan juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah). Faktor-faktor yang mempengaruhi perkiraan penerimaan perpajakan dalam tahun 2006 antara lain mencakup: (i) perkembangan beberapa indikator ekonomi makro yang berubah cukup signifikan dari perkiraan semula terutama nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan harga minyak; (ii) langkah-langkah kebijakan perpajakan yang diambil dalam rangka menciptakan suatu sistem perpajakan yang sehat dan kompetitif dengan tujuan mendorong investasi; dan (iii) langkah-langkah administrasi yang terus menerus dilakukan dalam upaya perbaikan sistem dan prosedur perpajakan, cukai, dan kepabeanan. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan negara bukan pajak an tara lain berkaitan dengan lebih tingginya perkiraan harga rata-rata minyak mentah Indonesia (ICP) dalam tahun 2006 dibandingkan dengan asumsi yang digunakan dalam perhitungan APBN Tahun Anggaran 2006. Sementara itu, penerimaan yang bersumber dari hibah diperkirakan mencapai Rp 4.232.907.854.000,00 (empat triliun dua ratus tiga puluh dua miliar sembilan ratus tujuh juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah).

Sebagaimana halnya dengan pendapatan negara dan hibah, anggaran belanja negara diperkirakan berubah menjadi Rp 699.099.136.055.000,00 (enam ratus sembilan puluh sembilan triliun sembilan puluh sembilan miliar seratus tiga puluh enam juta lima puluh lima ribu rupiah). Alokasi anggaran belanja pemerintah pusat diperkirakan akan mencapai Rp 478.249.290.655.000,00 (empat ratus tujuh puluh delapan triliun dua ratus empat puluh sembilan miliar dua ratus sembilan puluh juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah). Alokasi belanja ke daerah diperkirakan akan mencapai Rp 220.849.845.400.000,00 (dua ratus dua puluh triliun delapan ratus empat puluh sembilan miliar delapan ratus empat puluh lima juta empat ratus ribu rupiah). Lebih tingginya perkiraan belanja pemerintah pusat terutama berkaitan dengan kenaikan pembayaran bunga utang dalam negeri akibat lebih tingginya perkiraan suku bunga SBI yang digunakan dalam perhitungan APBN Tahun Anggaran 2006, dan lebih tingginya beban subsidi bahan bakar minyak sebagai akibat lebih tingginya perkiraan harga minyak mentah internasional. Sementara itu, lebih tingginya perkiraan anggaran belanja ke daerah, berkaitan dengan lebih tingginya perkiraan realisasi dana bagi hasil, khususnya dana bagi basil perpajakan yang mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya target penerimaan perpajakan yang dibagihasilkan, serta dialokasikannya dana tambahan otonomi khusus pembangunan infrastruktur bagi provinsi Papua.

Dalam kaitan dengan anggaran pendidikan dalam tahun 2006, Mahkamah Konstitusi telah menetapkan dalam keputusan MK No.026/PUU-III/2005, tanggal 22 Maret 2006, bahwa Undang-Undang APBN 2006 sepanjang mengenai anggaran pendidikan dalam APBN 2006 sebesar 9,1 persen sebagai batas tertinggi adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini berarti, bahwa Undang-Undang APBN 2006 tetap mengikat secara hukum dan dapat dilaksanakan sebagai dasar hukum pelaksanaan APBN berdasarkan Undang-Undang, dengan kewajiban bagi Pemerintah dan DPR untuk mengalokasikan kelebihan dana yang akan diperoleh dari hasil penghematan belanja negara dan atau basil peningkatan pendapatan pada anggaran pendidikan dalam APBN Perubahan 2006.

Menindaklanjuti Keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut, dalam APBN Perubahan 2006, Pemerintah dan DPR berupaya secara maksimal untuk melaksanakan keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Dari hasil perubahan besaran APBN tahun 2006, baik di sisi pendapatan, belanja negara, maupun pembiayaan anggaran, maka secara keseluruhan anggaran belanja pemerintah pusat mengalami kenaikan Rp 50.650.990.655.000,00 (lima puluh triliun enam ratus lima puluh miliar sembilan ratus sembilan puluh juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) 1 yakni dari Rp 427.598.300.000.000,00 (empat ratus dua puluh tujuh triliun lima ratus sembilan puluh delapan miliar tiga ratus juta rupiah) dalam APBN 2006 menjadi Rp478.249.290.655.000,OO (empat ratus tujuh puluh delapan triliun dua ratus empat puluh sembilan miliar dua ratus sembilan puluh juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) dalam APBN Perubahan 2006. Kenaikan belanja pemerintah pusat tersebut dialokasikan, antara lain untuk: (1) subsidi sebesar Rp 28.117.150.900.000,OO (dua puluh delapan triliun seratus tujuh betas miliar seratus lima puluh juta sembilan ratus ribu rupiah), terutama agar tidak terjadi kenaikan harga BBM dan tarif dasar listrik yang dapat menimbulkan gejolak di perekonomian dan masyarakat, (2) bunga utang sebesar Rp 5.865.653.165.000,OO (lima triliun delapan ratus enam puluh lima miliar enam ratus lima puluh tiga juta seratus enam puluh lima ribu rupiah), guna memenuhi kewajiban kepada pihak ketiga yang menjadi tanggung jawab pemerintah, (3) bencana alam Rp 2.400.000.000.000,OO (dua triliun empat ratus miliar rupiah), untuk membantu daerah dan masyarakat yang terkena musibah bencana dalam tahun 2006, (4) subsidi langsung tunai Rpl.819.800.000.000,OO (satu triliun delapan ratus sembilan belas miliar delapan ratus juta rupiah), untuk membantu masyarakat miskin yang terkena dampak kenaikan harga BBM, (5) dana rehabilitasi dan rekonstruksi Daerah Istimewa Yogyakarta dan provinsi Jawa Tengah sebesar Rp2.700.000.000.000,OO (dua triliun tujuh ratus miliar rupiah), dan (6) tambahan pendanaan untuk Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD dan Nias sebesar Rp 1.053.043.655.000,OO (satu triliun lima puluh tiga miliar empat puluh tiga juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Di luar alokasi tambahan belanja yang bersifat mendesak dan tidak dapat dialihkan terse but, terdapat dana sekitar Rp8.695.342.935.000,OO (delapan triliun enam ratus sembilan puluh lima miliar tiga ratus empat puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah), yang Rp 4.500.000.000.000,OO (empat triliun lima ratus miliar rupiah) (sekitar 52 persen) diantaranya diprioritaskan untuk menambah anggaran pendidikan.

Tambahan anggaran pendidikan tersebut untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Namun mengingat kemampuan keuangan negara yang terbatas dan tanggung jawab negara untuk memenuhi kewajiban-kewajiban mendesak yang tidak dapat dihindarkan sebagaimana diuraikan di atas, maka pada tahun 2006 peningkatan anggaran pendidikan belum dapat sepenuhnya memenuhi amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam Pasal 31 ayat (4) secara tegas menyatakan tentang kewajiban negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Oleh karena pendidikan merupakan hal yang sangat serius dan strategis sebab nasib masa depan bangsa Indonesia tergantung pada sumber daya manusia, maka dipandang perlu dalam Undang-Undang APBN Perubahan 2006 diberikan kriteria anggaran pendidikan nasional tersebut. Kriteria anggaran pendidikan tersebut antara lain meliputi anggaran untuk peningkatan mutu pendidikan nasional, menjamin akses warga miskin untuk memperoleh pendidikan sehingga tidak ada alasan lagi warga negara serta masyarakat miskin dan terlantar tidak mendapat pendidikan, rehabilitasi gedung sekolah/diniyah/madrasah, tsanawiyah/aliyah yang rusak dan hancur, biaya program wajib belajar sembilan tahun, pendidikan keahlian, pendidikan khusus dan kejuruan, mengangkat guru bantu dan honorer, guna mencapai tujuan pendidikan dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta mensejahterakan para pendidik. Selain itu, anggaran pendidikan tersebut tidak termasuk anggaran untuk gaji guru dan dosen, pendidikan kedinasan, sebab anggaran pendidikan melalui belanja ke daerah (DAU dan DAK). Pelaksanaan anggaran pendidikan tersebut melalui Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama dengan dilakukan secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien, agar setiap warga negara Indonesia dapat memantau pelaksanaannya.

Meskipun terjadi perubahan pada hampir semua asumsi dasar ekonomi makro, yang pada gilirannya berpengaruh pula pada besaran-besaran APBN, namun upaya-upaya untuk menyehatkan APBN melalui pengendalian defisit anggaran terus dilakukan. Berdasarkan pada perkiraan Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah, dan perkiraan Anggaran Belanja Negara, maka Defisit Anggaran dalam Tahun Anggaran 2006 diperkirakan akan berubah menjadi sebesar Rp 39.983.879.920.000,00 (tiga puluh sembilan triliun sembilan ratus delapan puluh tiga miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah). Defisit Anggaran tersebut akan dibiayai melalui sumber-sumber pembiayaan dalam negeri sebesar Rp 55.257.682.348.000,00 (lima puluh lima triliun dua ratus lima puluh tujuh miliar enam ratus delapan puluh dua juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah), dan pembiayaan luar negeri neto sebesar negatif Rp 15.273.802.428.000,00 (lima belas triliun dua ratus tujuh puluh tiga miliar delapan ratus dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Sesuai dengan ketentuan dala;m Pasal 27 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara juncto Pasal 16 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006, maka perubaban atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006 perlu diatur dengan Undang-Undang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1