Pasal 41

(1) Usaha angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan umum,

dapat dilakukan oleh badan hukum Indonesia atau Warga Negara Indonesia.

(2) Usaha angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan umum

PRESIDEN

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan berdasarkan izin,

(3) Jenis, persyaratan, dan tata cara untuk memperoleh izin

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kelima Tarif