Pasal 72

(1) Setelah Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara dalam tingkat

pertama menerima permohonan peninjauan kembali, maka Panitera berkewajiban untuk selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari memberikan atau mengirimkan salinan permohonan tersebut kepada pihak lawan pemohon, dengan maksud :

• dalam hal permohonan peninjauan kembali didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksudkan Pasal 67 huruf a atau huruf b agar pihak lawan mempunyai kesempatan untuk mengajukan jawabannya;
• dalam hal permohonan peninjauan kembali didasarkan atas salah satu alasan yang tersebut Pasal 67 huruf c sampai dengan huruf f agar dapat diketahui.

(2) Tenggang waktu bagi fihak lawan untuk mengajukan jawabannya

sebagaimana dimaksudkan ayat (1) huruf a adalah 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya salinan permohonan peninjauan kembali.

(3) Surat jawaban diserahkan atau dikirimkan kepada Pengadilan yang

memutus perkara dalam tingkat pertama dan pada surat jawaban itu oleh Panitera dibubuhi cap, hari serta tanggal diterimanya jawaban tersebut, yang salinannya disampaikan atau dikirimkan kepada pihak pemohon untuk diketahui.

(4) Permohonan tersebut lengkap dengan berkas perkara beserta

biayanya oleh Panitera dikirimkan kepada Mahkamah Agung selambat-

www.djpp.depkumham.go.id

lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.

(5) Untuk permohonan peninjauan kembali tidak diadakan surat

menyurat antara pemohon dan/atau pihak lain dengan Mahkamah Agung.