Pasal 3

(1) Tugas yang bersangkutan dan cara-cara pelaksanaannya diatur oleh atau atas nama

Menteri.

(2) Tugas yang tersebut pada ayat 1 tidak mengutamakan tugas ketentaraan, tetapi

ditujukan kepada persiapan untuk pengembalian ke masyarakat.

(3) Pengembalian ke masyarakat dengan jalan transmigrasi akan diatur dengan Peraturan

Pemerintah.