Pasal 129

(1) Seluruh biaya yang diterima berdasarkan Undang_

Undang ini, merupakan penerimaan negara bukan pajak.

(2) Menteri dengan persetujuan menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dapat menggunakan penerimaan yang berasal dari biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (i) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya sebagaimana

peraturan dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Pemerintah.