Pasal 114

(1) Dalam hal Pemerintah bermaksud melaksanakan paten

yang penting bagi pertahanan dan keamanan negara atau bagi kebutuhan sangat mendesak untuk kepentingan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 109 ayat (1) dan Paten yang mengganggu atau

bertentangan dengan kepentingan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 113 ayat

(1) Pemerintah memberitahukan secara tertulis mengenai

hal dimaksud kepada Pemegang paten. (21 Salinan Peraturan Presiden mengenai persetujuan pelaksanaan Paten oleh pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (3) dikirim oleh Menteri kepada Pemegang Paten.

(3) Pelaksanaan

PRESIDEN REtrU BLIK INDONESIA

(3) Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah dicatat dalam daftar

umum paten dan diumumkan melalui media elektronik dan/ atau media non-elektronik.

(4) Keputusan Pemerintah bahwa suatu paten dilaksanakan

sendiri oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 109 ayat (1) bersifat final dan mengikat.