Pasal 39

(1) Gubernur berwenang membentuk peraturan Gubernur

dan keputusan Gubernur.

(2) Untuk melaksanakan Perda dan Perdais, Gubernur dapat

membentuk peraturan Gubernur dan/atau menetapkan keputusan Gubernur.

(3) Peraturan Gubernur dan keputusan Gubernur

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, nilai-nilai luhur, budaya, atau peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi.

(4) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (2) diundangkan dalam Berita Daerah.

(5) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (2) disampaikan kepada Menteri.