Pasal 31

(1) Dalam penyelenggaraan penanganan fakir miskin,

pemerintah daerah kabupaten/kota bertugas:

• memfasilitasi, mengoordinasikan, dan menyosialisasikan pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program penyelenggaraan penanganan kemiskinan, dengan memperhatikan kebijakan provinsi dan kebijakan nasional;
• melaksanakan pemberdayaan pemangku kepentingan dalam penanganan fakir miskin pada tingkat kabupaten/kota;
• melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kebijakan, strategi, serta program dalam penanganan fakir miskin pada tingkat kabupaten/kota;
• mengevaluasi kebijakan, strategi, dan program pada tingkat kabupaten/kota;
• mengevaluasi . . .

• menyediakan sarana dan prasarana bagi penanganan fakir miskin;
• mengalokasikan dana yang cukup dan memadai dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk menyelenggarakan penanganan fakir miskin.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), pemerintah daerah kabupaten/kota berwenang menetapkan kebijakan, strategi, dan program tingkat kabupaten/kota dalam bentuk rencana penanganan fakir miskin di daerah dengan berpedoman pada kebijakan, strategi, dan program nasional.

(3) Pemerintah desa melaksanakan penanganan fakir

miskin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesatu Umum