Pasal 11

(1) Pejabat Pemerintah, hakim, panitera, jurusita, notaris dan pejabat

umum lainnya, masing-masing dalam tugas atau jabatannya tidak dibenarkan :

• menerima, mempertimbangkan atau menyimpan dokumen yang Bea Meterai-nya tidak atau kurang dibayar;
• melekatkan dokumen yang Bea Meterai-nya tidak atau kurang dibayar sesuai dengan tarifnya pada dokumen lain yang berkaitan;
• membuat salinan, tembusan, rangkapan atau petikan dari dokumen yang Bea Meterai-nya tidak atau kurang dibayar;
• memberikan keterangan atau catatan pada dokumen yang tidak atau kurang dibayar sesuai dengan tarif Bea Meterai-nya.

(2) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) dikenakan sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

www.djpp.depkumham.go.id