Pasal 90

(1) Penyebarluasan Undang-Undang yang telah diundangkan dalam Lembaran

Negara Republik Indonesia dilakukan secara bersama-sama oleh DPR dan Pemerintah.

(2) Penyebarluasan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

dilakukan oleh DPD sepanjang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.