Pasal 8

(1) Urusan pemerintahan daerah yang menjadi

kewenangan Kabupaten Kepulauan Meranti Peraturan mencakup urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- Ditjenundangan.

(2) Urusan wajib yang menjadi kewenangan

Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

• perencanaan dan pengendalian pembangunan;

• perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;

• penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

• penyediaan sarana dan prasarana umum;

• penanganan bidang kesehatan;

• penyelenggaraan pendidikan;

• penanggulangan masalah sosial;

• pelayanan . . .

www.djpp.depkumham.go.id

• pelayanan bidang ketenagakerjaan;
• fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
• pengendalian lingkungan hidup;
• pelayanan pertanahan;
• pelayanan kependudukan dan catatan sipil;
• pelayanan administrasi umum pemerintahan;
• pelayanan administrasi penanaman modal;
• penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan
• urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

(3) Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan

Meranti yang bersifat pilihan meliputi urusan Perundang-undangan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Peraturan Ditjen BAB IV

Bagian Kesatu Peresmian Daerah Otonom Baru dan Penjabat Kepala Daerah