Pasal 9

(1) Dalam rangka penyelenggaraan pembinaan dan pembimbingan

Warga Binaan Pemasyarakatan, Menteri dapat mengadakan

kerjasama dengan instansi pemerintah terkait, badan-badan

kemasyarakatan lainnya, atau perorangan yang kegiatannya seiring

dengan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

PRESIDEN

(2) Ketentuan...

(2) Ketentuan mengenai kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Pertama

Narapidana