Pasal 17

(1) Penyidikan terhadap Narapidana yang terlibat perkara lain baik

sebagai tersangka, terdakwa, atau sebagai saksi yang dilakukan di

LAPAS tempat Narapidana yang bersangkutan menjalani pidana,

dilaksanakan setelah penyidik menunjukkan surat perintah

penyidikan dari pejabat instansi yang berwenang dan menyerahkan

tembusannya kepada Kepala LAPAS.

(2) Kepala LAPAS dalam keadaan tertentu dapat menolak pelaksanaan

penyidikan di LAPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

(3) Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat

dilakukan di luar LAPAS setelah mendapat izin Kepala LAPAS.

(4) Narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibawa ke

luar LAPAS untuk kepentingan :

• penyerahan berkas perkara;

• rekonstruksi; atau

• pemeriksaan di sidang pengadilan.

(5) Dalam hal terdapat keperluan lain di luar keperluan sebagaimana

dimaksud dalam ayat (4) Narapidana hanya dapat dibawa ke luar

LAPAS setelah mendapat izin tertulis dari Direktur Jenderal

Pemasyarakatan.

(6) Jangka waktu Narapidana dapat dibawa ke luar LAPAS

PRESIDEN

sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (5) setiap kali paling

lama 1 (satu) hari.

(7) Apabila...

(7) Apabila proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang

pengadilan terhadap Narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) harus dilakukan di luar wilayah hukum pengadilan negeri yang

menjatuhkan putusan pidana yang sedang dijalani, Narapidana yang

bersangkutan dapat dipindahkan ke LAPAS tempat dilakukan

pemeriksaan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 16.

Bagian Kedua

Anak Didik Pemasyarakatan

Paragraf 1

Anak Pidana