Pasal 50

(1) Setiap orang atau badan hukum yang dalam melakukan budidaya

tanaman memanfaatkan jasa atau sarana yang disediakan oleh Pemerintah dapat dikenakan pungutan,

(2) Petani kecil berlahan sempit yang melakukan kegiatan budidaya

tanaman hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak dikenakan pungutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).