Pasal 4
Ayat (1)
Tanda pembayaran/pelunasan pajak bukan merupakan bukti pemilikan hak.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Ketentuan ini memberikan kewenangan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk menentukan subyek pajak sebagai wajib pajak, apabila suatu obyek pajak belum jelas wajib pajaknya.
Contoh :
Subyek pajak bernama A yang memanfaatkan atau menggunakan bumi dan/atau bangunan milik orang lain bernama B bukan karena sesuatu hak berdasarkan undang-undang atau bukan karena perjanjian maka dalam hal demikian A yang memanfaatkan atau menggunakan bumi dan/atau bangunan tersebut ditetapkan sebagai wajib pajak.
Suatu obyek pajak yang masih dalam sengketa pemilikan di pengadilan, maka orang atau badan yang memanfaatkan atau menggunakan obyek pajak tersebut ditetapkan sebagai wajib pajak.
Subyek pajak dalam waktu yang lama berada di luar wilayah letak obyek pajak, sedang untuk merawat obyek pajak tersebut dikuasakan kepada,orang atau badan, maka orang atau badan yang diberi kuasa dapat ditunjuk sebagai wajib pajak.
Penunjukan sebagai wajib pajak oleh Direktur Jenderal Pajak bukan merupakan bukti pemilikan hak.
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Berdasarkan ketentuan dalam ayat ini, apabila Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan keputusan dalam waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya keterangan dari wajib pajak, maka ketetapan sebagai wajib pajak gugur dengan sendirinya dan berhak mendapatkan keputusan pencabutan penetapan sebagai wajib pajak.
