Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
UU Berlaku

KABUPATEN ACEH BARAT DI ACEH

BAB 1 — KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

  1. Daerah Otonom Aceh adalah bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perrrbahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara.
  2. Kabupaten Aceh Barat adalah daerah kabupaten yang berada di wilayah Aceh yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara.
  3. Kecamatan adalah kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Aceh Barat.

Pasal2...

SK No 199537 A

PRESIDEN

Pasal 2

Tanggal 24 November 1956 merupakan tanggal pembentukan Kabupaten Aceh Barat berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Nomor 58 Tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara Nomor lO92).

BAB 2 — CAKUPAN WILAYAH, BATAS DAERAH, IBU KOTA, DAN

Pasal 3

Kabupaten Aceh Barat terdiri atas 12 (dua belas) kecamatan sebagai berikut:

  • Kecamatan Johan Pahlawan;
  • Kecamatan Kaway XVI;
  • Kecamatan Sungai Mas;
  • Kecamatan Woyla;
  • Kecamatan Samatiga;
  • Kecamatan Bubon;
  • Kecamatan Arongan Lambalek;
  • Kecamatan Pante Ceureumen;
  • Kecamatan Meureubo;
  • Kecamatan Woyla Barat;
  • Kecamatan Woyla Timur; dan
  1. Kecamatan Panton Reu.

Pasal 4

(1) Kabupaten Aceh Barat mempunyai batas daerah:

  • sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Pidie dan Kabupaten Aceh Tengah;
  • sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Nagan Raya;
  • sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia; dan
  • sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Jaya. (21 Penegasan batas daerah Kabupaten Aceh Barat secara pasti di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 5

Ibu kota Kabupaten Aceh Barat bernama Meulaboh berkedudukan di Kecamatan Johan Pahlawan.

Pasal 6

Kabupaten Aceh Barat memiliki karakteristik, yaitu:

  • kewilayahan dengan kondisi geografis utama kombinasi antara daerah pegunungan, perbukitan, dan pesisir;
  • potensi sumber daya alam berupa pertambangan, pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan potensi pariwisata; dan
  • nilai sejarah serta keanekaragaman suku bangsa dan budaya yang memiliki karakter religius berlandaskan syariat Islam berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keistimewaan dan kekhususan Pemerintahan Aceh.

BABIII ...

SK No 199539 A

PRESIDEN

REPUBLIK INT}ONESIA

BAB 3 — KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Ketentuan mengenai susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Nomor 58 Tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara Nomor l092l, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 9

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Aceh Barat dalam Undang- Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Nomor 58 Tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara Nomor lO92), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

SK No 1995404

PRESIDEN

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 2 Juli 2024

INDONESIA,

ttd

Diundangkan di Jakarta pada tanggal

,

ttd.

PRATIKNO

Salinan sesuai dengan aslinya

INDONESIA undangan dan trasi Hukum,

Djaman

SK No 199541 A

PRESIDEN

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

a. bahwa Kabupaten Aceh Barat di Aceh merupakan salah satu daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibentuk untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang efektif sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  • bahwa pembangunan Kabupaten Aceh Barat diselenggarakan secara berkelanjutan dalam satu kesatuan wilayah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Kabupaten Aceh Barat di Aceh;
  • bahwa Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten- Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
  • bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Kabupaten Aceh Barat di Aceh;
MENGINGAT
  1. Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 21, dan

Pasal 22D ayat (21 Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

  1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor a633);

Dengan

SK No 199536 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Referensi Silang (3)
UU 11/2006 — Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang...
UU 24/1956 — PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM PROPINSI ACEH DAN PERUBAHAN
UU 22/1948 — PENETAPAN ATURAN-ATURAN POKOK MENGENAI...