Pasal 96

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan

tingkatannya mempunyai wewenang:

• menetapkan . . .

• menetapkan etika pelestarian Cagar Budaya;

• mengoordinasikan Pelestarian Cagar Budaya secara lintas sektor dan wilayah;

• menghimpun data Cagar Budaya;

• menetapkan peringkat Cagar Budaya;

• menetapkan dan mencabut status Cagar Budaya;

• membuat peraturan Pengelolaan Cagar Budaya;

• menyelenggarakan kerja sama Pelestarian Cagar Budaya;

• melakukan penyidikan kasus pelanggaran hukum;

• mengelola Kawasan Cagar Budaya;

• mendirikan dan membubarkan unit pelaksana teknis bidang Pelestarian, Penelitian, dan museum;

• mengembangkan kebijakan sumber daya manusia di bidang kepurbakalaan;

• memberikan penghargaan kepada setiap orang yang telah melakukan Pelestarian Cagar Budaya;

• memindahkan dan/atau menyimpan Cagar Budaya untuk kepentingan Pengamanan;

• melakukan pengelompokan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat nasional, peringkat provinsi, dan peringkat kabupaten/kota;

• menetapkan batas situs dan kawasan; dan

• menghentikan proses pemanfaatan ruang atau proses pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hilang, atau musnahnya Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya.

(2) Selain . . .

(2) Selain wewenang sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Pemerintah berwenang:

• menyusun dan menetapkan Rencana Induk Pelestarian Cagar Budaya;

• melakukan pelestarian Cagar Budaya yang ada di daerah perbatasan dengan negara tetangga atau yang berada di luar negeri;

• menetapkan Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan/atau Kawasan Cagar Budaya sebagai Cagar Budaya Nasional;

• mengusulkan Cagar Budaya Nasional sebagai warisan dunia atau Cagar Budaya bersifat internasional; dan

• menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria Pelestarian Cagar Budaya.