Pasal 26

(1) Pemerintah berkewajiban melakukan pencarian

benda, bangunan, struktur, dan/atau lokasi yang diduga sebagai Cagar Budaya.

(2) Pencarian Cagar Budaya atau yang diduga Cagar

Budaya dapat dilakukan oleh setiap orang dengan penggalian, penyelaman, dan/atau pengangkatan di darat dan/atau di air.

(3) Pencarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (2) hanya dapat dilakukan melalui penelitian dengan tetap memperhatikan hak kepemilikan dan/atau penguasaan lokasi.

(4) Setiap orang dilarang melakukan pencarian Cagar

Budaya atau yang diduga Cagar Budaya dengan penggalian, penyelaman, dan/atau pengangkatan di darat dan/atau di air sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kecuali dengan izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

(5) Ketentuan . . .

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.